BPK RI dan BJB Harus Transparan dan Tuntaskan Kasus Gagal Bayar Pemkab Subang 2019

SUBANG-Beritaaktualnews. Com- Tidak adanya transparan pihak bjb Subang ada pembayaran pihak ke tiga dalam kasus gagal bayar proyek pekerjaan tahun 2019. 


Pemerihati Kebijakan Publik Pemerintah Subang dan juga mantan Anggota DPRD Subang dari  PDIP Aif  Saefulrohman
 kepada media, Senin (10/2/2020) mengatakan,  kami meminta kepada pihak terkait menjelaskan SP2D dan SPMU yang sudah dikeluarkan yang disinyalir ada double anggaran.

“Pertanyaan saya sampai saat ini belum ada penjelasan dari Pihak BJB berapa rincian pembayaran yang harus dibayar dan berapa yang sudah dibayar.

Lanjut Aif,  bahwa Kasus gagal bayar ini seperti ingin disembunyikan dan dilakukan dengan sengaja, kasus gagal Bayar 2019 diduga seperti, korupsi secara sistematis.

Bahkan data SP2D dan SPMU yang dibayarkan oleh Eksekutif yaitu Pemda Subang, kepada Bank bjb Subang,  tidak ada satupun anggota  DPRD Subang tidak mengetahui, bahkan  SK pengakuan hutang Bupati Subang tidak ada dan tidak ada satupun yang mengetahui.

Anggota Dewan tidak ada yang tau, ini kenapa, sedangkan anggaran pembayaran gagal bayar ini akan masuk kedalam anggaran perubahan APBD karen pembayaran hutang tersebut menggunakan uang APBD 2020, secara  otomartis akan merubah anggaran APBD yang sudah di sahkan.

Kami meminta BPK RI yang saat ini sedang melakukan Audit APBD tahun 2019 harus bekerja jujur jangan sampai kasus gagal bayar ini dijadikan ajang cari duit oleh Pihak BPK RI.

Saya minta BPK RI yang saat ini sedang bekerja mengaudit anggaran 2019 bekerjalah secara jujur jangan sampai BPK masuk angin atau gampang di suap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menutupi kebobrokan tata kelola keuangan Pemkab subang,” ujar Aif (run/bds)

Bagikan: