Wow Kata Edi Sableng: Kajari Subang Harus Tegakan Supre Hukum Terkait SPPD fiktif DPRD Tahun 2017

SUBANG-Beritaaktualnews. Com-Wakil Ketua Satu Generasi Muda  FKPPI Kabu paten Subang Edi  Setiawan sering disapa Edi  Sableng, sangat mengapresiasi atas kinerja  Kejari Subang terkait keberhasilan dalam pengungkapan kasus SPPD fiktif.


Menurut Edi Setiawan kepada beritaaktualnews. com, Senin (18/1/2021)   mengatakan, bahwa   pihaknya sebagai warga Kabupaten Subang,   berharap Kejari Subang,   tidak tebang pilih  terhadap kelanjutan  proses  hukum Sekda Subang Amin, dan Kajari Subang harus propesional dalam penegakan hukum kasus  SPPD fiktif.


Kajari Subang  terkait kasus hukum   Korupsi SPPD fiktif tersebut di lakukan secara bersama- sama dan masih ada tersangka lainya.


“Kami menegaskan agar semua yang terlibat dengan SPPD fiktif,   harus  di tindak tanpa kecuali, yang terpenting dalan  penegakan hukum dan hak   masyarakat Subang untuk memperoleh keadilan di mata hukum  karena ini menyagkut uang rakyat”, tegas Edi.


Lanjut Edi mengatakan, bahwa kami akan memantau terus proses nya dalam  penanganan Kasus SPPD Fiktif Jilid dua dan apabila kami  melihat adanya penyimpangan dalam penangana kasus SPPD Fiktif Jilid dua,kami akan bergerak dan  melaporkan ke kejagung  melalui Jamwas Satgas 53.


Kami sangat  serius memantau proses hukum  dugaan SPPD fiktif DPRD  Subang, bermula saat Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Subang pada tahun anggaran 2017, yangmenganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah dengan total Rp8.640.905.000.


 Dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan dalam realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekwan DPRD Subang, Aminudin  pada saat itu.


“Adapun modus yang dilakukan oleh Aminudin yang saat ini sudah dijadikan tersangka dan di tahan  Kejari di Lapas Kelas II Subang sebagai Tahanan titipan.


Sekwan  memerintahkan staf untuk membuat kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak tertuang dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Subang.

Yakni dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, padahal tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif),” ujar  Edi.


Menurut Edi , dalam SPJ ,adanya Tanda tangan  Pimpinan DPRD  yang menurut para pimpinan DPRD tanda tangan tersebut di Palsukan.


Maka Kejari membuktikan   dengan uji Lab Forensik di Mabes Polri.


Karena dari hasil  Kroschek ke beberapa  orang  yang diduga kuat ikut terlibat dalam Kasus SPPD Fiktif bahwa beberapa Pimpinan DPRD selain menanda tangani juga menerima sebagian Uang.
Walaupun dihadapan Penyidik mereka mengaku tertipu dan kurang teliti tidak membaca itu telah terjadi artinya mereka terlibat secara langsung. Jelas Edi.


 Apalagi nilai kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit perhitungan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat nomor : SR-950/PW10/5/2020 tertanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp835.400.000.

Edi menambahkan pada saat itu  periode 2017 dipimpin oleh H Aminudin selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan komposisi pimpinan DPRD Subang diketuai oleh Beni Rudiono dari Fraksi PDIP bersama 3 Wakil Ketua, yakni Hendra Purnawan dari Fraksi Partai Golkar, Agus Masykur Rosadi dari Fraksi PKS dan H Ahmad Rizal dari Fraksi Partai Demokrat.


Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Subang Taliwondo menegaskan, dalam perkara SPPD fiktif DPRD ini, pihaknya baru menetapkan satu orang tersangka saja.

Namun, sebut dia, perkara SPPD fiktif ini diduga dilakukan secara bersama-sama sehingga proses penyidikan masih terus berlangsung dan pihaknya mengindikasikan adanya kemungkinan penambahan tersangka lainnya.


“Tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas fiktif tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dan proses penyidikan masih terus berjalan, artinya dalam kasus ini masih ada calon tersangka lainya.(ade/bds)

Bagikan: