Banyaknya Struktur OPD terlalu Membebani APBD Subang


SUBANG- Beritaaktualnews. Com- Menyikapi Pidato Presiden RI Ir. H Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memangkas birokrasi, akibat terlalu berbelit – belit dan harus banyak tahapan dalam memproses pembuatan surat izin Perusahaan.


Ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan ditindak lanjuti oleh adanya suran edaran dari Menpan RB Nomor.391 tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Kongrit Penyederhanaan Birokrasi.


Juga surat dari Kemendagri Nomor 130/13988/SJ hal tindak lanjut penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi.


Kemenpan RB yang memberikan batas waktu Juni 2020 harus segera menyerahkan data hasil perifikasi data struktur di setiap OPD ke Kementrian.
Menurut Ketua DPD NasDem Subang, dan juga mantan Bupati Subang H.Eep Hidayat, Senin (3/2/2020),  menyikapi persoalan tersebut,  bahwa saya sangat sependapat dengan apa yang di sampaikan pak Presiden, ingin adanya penyederhanaan birokrasi.


“Penyederhanaan birokrasi itu minim struktur kaya pungsi, jika tidak terlalu banyak Jabatan akan mempercepat pelayanan, dengan banyaknya struktur Kelembagaan Badan dan Dinas itu akan terlalu membebani anggaran.


Sehingga mengakibatkan  terjadinya ketimpangan didalam penggunaan anggaran untuk belanja tidak langsung lebih besar ketimbang belanja langsung. 
Padahal secara aturan penggunaan anggaran  harus mengutamakan untuk kepentingan masyarakat banyak seperti untuk pembangunan Jalan, Bangunan Sekolah, Irigasi ,Pertanian ,Peternakan, Perikanan itu yang harus menjadi Prioritas.

Dengan adanya perubahan organisasi misalkan Dispenda di pisahkan menjadi dua OPD Bapenda dan BKAd juga Satpol PP dan Kesbangpol dulunya jabatan Eselon III menjadi Eselon II tetap kelihatannya tidak ada perubahan malah hanya membebani APBD saja karena dengan berubah menjadi Eselon II menambah jabatan baru eselon III di masing masing OPD tentu menambah biaya rutin dan tukin.


Lanjut Mang Eep,  orang pusat tidak melihat kondisi daerah, apalagi dengan otonomi daerah  pemerintah pusat tidak perlu terlalu mengatur pemerintahan di daerah.


Bisanya suka da iming iming akan mendapat bantuan  banyakKeuangan dan pendapatan lebih  longgar dari Pusat akan tetapi kenyataanya tidak ada perubahan.

Sebaikanya Bupati Subang, melakukan kajian lagih dan lebih baiknya disatukan lagi antara Bapenda dan BKAD sehingga jika terjadi ada masalah ke Uangan, akan cepat terkontrol dan secepatnya diatasi
Ditambah dengan banyaknya OPD berpengaruh sekali sangat membebani terhadap keuangan Daerah,sehingga program unggulan Bupatipun akan terganggu dengan banyaknya pengeluaran Uang untuk Rutin dan Tukind”, ujar Mang Eep Hidayat.

Sementara Bupati Subang H.Ruhimat, melalui Kabag Organisasi Iwa Kartiwa, menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan perivikasi  semua OPD yang ada di Kabupaten Subang.


” Hsl tersebut, karena batasan waktu yang diberikan Pemerintah Pusat masih ada waktu sampai 20 Juni 2020.


Terkait  penyederhanaan  birokrasi pemerintah Kabupaten Subang ,menunggu  dari pusat aja.,ucap  Kabag Organisasi”, kata Iwa ( bds)

Bagikan: