Mengaku Dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tanpa dibekali Tugas dan melakukan Sejumlah Pungutan Laporkan Kepolisi.

 SUBANG-Beritaaktualnews. Com-Banyaknya Informasi yang masuk ke Kepala Kantor  BPN Kabupaten Subang, bahwa ada sekelompok  orang mengatasnamakan  dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria  dengan melakukan  Indentivikasi kelokasi yang menjadi Objek Reforma Agraria seperti Pemukiman Warga yang di Tanah Perum Perhutani,atau di TN HGU PTPN VIII.


Apalagi  memungut sejumlah uang dengan dalih untuk administrasi pengurusan Tanah tersebut bisa dijadikan Hak milik,sebainya laporkan saja ke pihak yang berwajib yakni Kopolisian Polres Subang atau Polsek terdekat, ujar Kepala BPN Subang Joko Susanto usai memperingati HUT BPN  di Kantor BPN Subang Jumat (24/9/2021).

Lebih lanjut kata kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang juga ketua pelaksana harian GTRA Subang Joko Susanto A.Ptnh, M.Si menyampaikan bahwa sesuai Peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka mewujudkan penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, kesinambungan antara aset dan akses sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat
Menurut Joko  pihaknya sedang melaksanakan penataan aset dan penataan akses.


 Adapun penataan aset berupa pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah dengan memberikan sertifikat hak atas tanah tersebut, sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan dan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, pemberian permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.


” Ia pun menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi perhatian tim Reforma Agraria adalah terkait tanah Timbun di desa Jayamukti, langensari, Muara dan Patimban serta tanah eks HGU di beberapa wilayah di Kabupaten Subang. Adapun Desa Jayamukti saat ini merupakan salah satu Desa yang dijadikan Desa Percontohan Reforma Agraria.


Sementara  Bupati Subang H.Ruhimat, mengungkapkan apresiasinya kepada Kepala Kantor Pertanahan Subang atas kerjasamanya dengan pemerintah Kabupaten Subang melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agragria tersebut. 


Kata Bupati, bahwa hak guna usaha yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara VII telah habis masa berlakunya sejak tahun 2002, sehingga menjadikan peluang Pemerintah Kabupaten Subang melalui tim gugus tugas reforma agraria ini untuk dijadikan sasaran sebagai Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (tora) Kabupaten Subang begitu pula kawasan kehutanan, tanah timbul yang telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat serta tanah negara bebas lainnya.


Bupati  menginstruksikan kepada seluruh anggota tim Reforma Agraria Kabupaten Subang untuk melaksanakan inventarisasi dan pendataan tanah – tanah tersebut yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasan, dan kepemilikan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang. 


Dirinya berharap melalui Rapat Koordinasi tersebut agar dapat menjadi perhatian tim gugus tugas Reforma Agraria untuk mendapatkan kesepakatan lokasi penetapan TORA dan Pilot Project Kampung Reforma Agraria Kabupaten Subang sehingga pada akhir tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten subang dapat mengusulkan dan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memberikan sebagian aset negara kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk kesejahteraan masyarakat.(H.Ade/ bds)

Bagikan: