Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Bupati Subang Hanya di Hadiri 17 Orang Anggota Dewan Sisanya Tidak Hadir

SUBANG – Beritaaktualnews. Com – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Subang,  menggelar Rapat  Paripurna Jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi- Fraksi  DPRD Kabupaten Subang  terhadap  laporan keterangan pertanggungjawaban  Bupati Subang  akhir tahun anggatan 2018.
 Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Subang Ir Beni Rudiono, Wakil Ketua Bangbang Irmayana dan Asep Hadiat dan juga dihadiri langsung oleh  Wakil  Bupati Subang Agus Maskur, Senin (22/4/2019). Namun dalam  sidang paripurna tersebut,  dari 50 orang anggota dewan hadir dalam rapat paripurna hanya 17 orang anggota dewandan sisanya tidak hadir paska pencoblosan Pileg dan Pilpres 17 April tahun 2019.
Menurut Wakil Bupati Subang Agus Maskur mengatakan, kami ucapkan  terimakasih dan penghargaan  yang setinggi- tingginya  atas apresiasi  yang berikan  Fraksi Demokrasi  Indonesia Perjungan  atas penyampaian  nota pengantar LKPJ Bupati Subabg akhir tahun anggaran 2018, adapun tanggspan  terhadap pabdangan  umum Fraksi Partai PDIP, mengenwi realusasu belanha tahunan anggatan tahun 2018 yang hanya terealidasi sebedar 98.66 persen dan dapat kami jelaskan    karena efektifitas pelaksanaan belanja.
” Namun  apabila dibandingkan  dengan penyetapan  belanja tahun  2017,  yang mencapai 93, 6 persen, dan penyerapan  belanja tahun 2018 mengalami  kenaikan, kemudian  mengensi defisit yang tertutupu ditahun 2018, dapat kami sampaikan dengan cata efrsirnsi belanja ysng kurang  mendesak dan peningkatan pendalatan daerah. Secara khusus Kami mengucapkan terimakasih kepada  PDIP, dan indek pembangunan  manusia manusia  ( IPM), dan upaya peningkatan  IPM dan kami Pemerintah Subang  dianggap penting karena menggambarkan  keberhadilan Pemerintah  dalam meningkatkan  kualitad Sumber Daya Manusia secara teryinggi dari berbagai aspek pembangunan  dari mulai elmen pendalatab , kesehatan, pendidikan.
Kami juga ucapkan terimakasih kepada Fraksi Golkar, tentang raihan predikat  B pada sistem  akutablitas  kinerja Pemerintahan  yang meraih  predikat B tersebut,  dan peningkatab  nilai akuntabilitas  ini pada dasarnya merupskan  kontribusi dari tiap perangkat daerah  terutama  yang mengem an tugas  terkait dengan target- target  pada  indikator kinerja utama, namun demikian  prestasi ini juga tidak terlepas dari peran lembaga Legislatif  yang senantiasa  mengawasi implementasi setiap  program.
Sementara itu Fraksi Partai Keadilan  Sejahtra ( PKS), terkait dengan tidak tercapai pendapatan daerah  dan beberapa penyebnya yaitu  dari retribusi ijin mendirikan bangunan  yang diakibatkan oleh perusahaan  yang banyak atau belum memperpanjang  perijinan kembali. Sebagai  informasi dapat kami sampaikan  pada tahun anggaran 3p19, rettribusi IMB sampai dengan bulan  Aprik sudah mencapai sebesar 69, 58 persen, dengan target  yang sama pada tahun 2018, dari ois hasil pengelolaan  kekayaan daerah  yang dioisahkan  dari sektor bagian laba atas modal  pada perusaan  milik seasta yaitu PT. Sari Ater tidak dapat terealisasi karena ada amortisasi yang sampai saat ini belum terseledaikan”, ujar Wakil Bupati Subang Agus Maskur ( bds)

Bagikan: