Mantap! Kapolres Bersama Wakil Bupati Subang, Canangkan Birokrasi Bebas Korupsi di Polres Subang


SUBANG-Beritaaktualnews. Com-Jajaran Polres Subang menggelar upacara pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),  Senin (3/05/2021).
Dilanjutkan dengan penandatangan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Polres Subang dan pemantauan fasilitas pelayanan public oleh Wakil Bupati Kang Akur, dan Forkopimda 

Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Subang AKBP Aries Kurniawan dan dihadiri Wakapolres Subang Kompol Kompol Dony Eko Wicaksono serta seluruh anggota Polres Subang mulai dari jajaran Pejabat Utama, para Kapolsek dan personil dari tingkatan Perwira Pertama sampai dengan Bintara. Sementara undangan yang tampak hadir antara lain wakil Bupati Subang Agus Makskur, dan unsur Forkopinda kabupaten Subang. 

Menurut Kapolres Subang AKBP Aries akurniwan SH mentebutkan  bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas Polri dimulai dengan membangun unit kerja pelayanan percontohan (Polres) dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan harapan unit kerja pelayanan percontohan tersebut menjadi role model dan dapat menularkan kesuksesannya kepada unit lain untuk mempercepat proses Reformasi Birokrasi.

“Yang diutamakan dalam pembangunan Zona Integritas ini adalah komitmen bersama dalam hal pelayanan publik yakni dibidang Lalu Lintas dalam hal pelayanan Samsat dan SIM, BPKB, dibidang Intelkam pelayanan SKCK dan Surat Izin Kegiatan Masyarakat serta dibidang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) melayani pengaduan masyarakat.

Dalam mengimplementasikan pelayanan publik di Polres Subang harus memenuhi sejumlah kriteria yang meliputi persyaratan pelayanan,  prosedur, waktu, biaya dan tugas serta fasilitas pelayanan.

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan.

 Penguatan akuntabilitas kinerja, sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) definisinya sama dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) namun ditambah dengan penguatan kualitas pada pelayanan publik” ungkap Kapolres Subang.(bds)

Bagikan: