Kelima Komisioner Bawaslu Subang Akan di Sidang Kode Etik Oleh DKPP di Bawaslu Jabar

SUBANG-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, kembali menggelar sidang, sesuai jadwal yang telah ditetap oleh DKPP RI. 


Bawaslu Subang, beberapa waktu yang lalu Bawaslu Subang dengan memghadikan 5 Komisioner di sidang oleh DKPP, dalam persidangan mereka kalah, dan mendapatkan teguran keras dari DKPP RI.
Besok hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019, ke lima orang Komisioner Bawaslu Subang akan disidang terkait kode etik sebagai penyelenggara pemilu, dan banyak pelanggaran pemilu di Subang banyak kasus pemilu, dan laporan masyarakat Subang.


Namun oleh  pihak penyelenggara Bawaslu, dan KPU Subang pelanggaran tersebut, tidak ditinadaklanjuti oleh Bawaslu seperti pelanggaran money politik, kartu anggota ganda, dan pelanggaran.

Namun, seharus sidang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember tahun 2019, tetapi pihak DKPP RI, ada kepentingan lain sidang, akan dilaksanakan pada hari Kami lusa pada tanggsl 28 Nopember tahun 2019, dan sidang akan digelar di Bawaslu Jawa Barat jalan Turangga. 


Sidang tersebut, akan memanggil sati orang saksi bernama Ahmad Sulaemsn termasuk lima orang Bawaslu Subang yaitu Parahutan Harahap sebagai Ketua Bawaslu, Imanudin, Juju Juhariah, Cucu Kodir, dan Jeki.


Seharus sidang pengaduan atas nama Ahmad Sulaeman  nomer 335-P-/L- DKPP/X/2019, diregistrasi, dengan nomer panggilan  sidang  nomer 4698/ PS. DKPP/Set. 04/XI/ 2019.


Menurut penasehat hukum Ahmad Sulaeman Endang Supriadi SH MH kepada Beritaaktualnews. Com, Selasa (27/11/2019) mengatakan, bahwa besok hari Kamis pada tanggal 28 November 2019, kelima komisioner Bawaslu Subang itu akan disidang kode etik terkai pemilu pilegdan Pilpres tahun 2019 kemarin.


“Pada waktu pileg dan Pilpres kemarin, banyak laporan pelanggaran pemilu baik itu kasus money politik, keanggotan kartu ganda, dan pelanggaran lainnya, dan Bawaslu dan KPUD Subang, tidak menindaklanjuti laporan tersebut, seharus Bawaslu dan KPUD Subang cepat tanggap, dan juga menindaklanjuti laporan masyarakat.


Kemudian sudah jelas dalam undang- undang pemilu nomer 7 tahun 2017, tentang pelanggaran money politik, kartu keanggotaan ganda, dan pelangaran pemilu harus diproses hingga tuntas, apabila tidak proses, dan resiko Komisioner di pecat oleh DKPP RI, apalagi lima komisioner beberapa waktu lalu kakah dalam persidangan di DKPP Jakarta, dan kami harap ke 5 Komisioner Bawaslu di PAW, karena sudah melakukan pelanggaran pemilu dan tidak menjalankan undang-undang pemilu nomer 7 tahjn 2017.


Kamus besok satu orang saksi pengaduan atas nama Ahmad Sulaeman, dan ke lima orang Komisioner Bawaslu Subang, akan dipanggil dan juga mengikuti sidang pertama terkait kode etik.


Untuk kepentingan  sidang pertama pemeriksaa ke , dan diminta keterangan oleh pihak DKPP RI di Sekertaris Bawaslu Jabar, tepatnya di jalan Turangga nomer 25 Kota Bandung.


Dengan dasar pasal 458 ayat (3), undang- undang nomer 7 tahun 2017, pelaturan DKPP nomer 2 tahun 2017,  tentang kode etik penyelenggara   pemili, dan pelaturan DKPP nomer 3 tahun 2017, tentang pedomaman beracara kode etik,  dan pengaduan  nomer 335-P/L- DKPP/X/2019, dengan perkara pengaduan 314- PKE- DKPP/X/2029, untuk menghadap Majelus Sidang DKPP,” ujar Endang Suptiadi ( bds)

Bagikan: