Fraksi Nasdem Subang Akan Gugatan Bupati Subang Ruhimat Karena Perbuatan Melawan Hukum

SUBANG- Beritaaktualnews. Com- Undang- undang nomer   33 tahun 2004 pasal 67 ayat  4, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran dikenai denda, baik pihak ketiga yang terlambat mengerjakan proyek maupun Pe merintah daerah yang terlambat membayar setelah barang atau jasa diterima Pemerintah Daerah.


Kalau tidak ada denda atau bunga dalam kasus keterlambatan bayar yang diberikan kepada pengusaha dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dari Pemerintah Daerah,  dan bisa diajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Publik.


 Menurut Ketua DPD NasDem Subanh, dan juga mantan Bupati Subang, Mang Eep Hidayat kepada Beritaaktualnews. Con, Kamis ( 23/1/2020) mengatalan, memang pengusaha samgat sulit mendesak ke Pemerintah Daerah Subang  karena kekhawatiran tidak mendapatkan jatah proyek ke depannya, jadi walaupun tanpa menerima denda atau bunga maka akan menerima saja sekalipun mengalami kerugian.


“Seharus  Pemkab Subang,  tetap harus membayarkan denda atau bunga terhadap pengusaha dan tidak bisa berkilah karena pengusaha itu sendiri tanpa menerima denda pun tidak mempersoalkan, jangam berkilah seperti itu, karena pembayaran denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran telah diatur oleh undang- undang, dan  Bupati  harus mentaati aturan tersebut.


 DPRD Subang menyatakan akan dilakukan pembayaran dari Bupati Ruhimat, kalau benar surat tersebut seperti yang ditanyakan masyarakat kepada BKAD,  maka sungguh surat tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan dari peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan karenanya tidak bisa dituangkan dalam APBD Perubahan.

Karena ketidak jelasan, namun karena kondisi DPRD seperti sekarang ini, dan saya akui termasuk DPRD dari NasDem maka apapun yang jelek masuk ke DPRD dari Pemerintah Daerah akan diterima begitu saja oleh DPRD karena DPRD Subang selain tidak memiliki pengetahuan yang lengkap sehingga tidak bisa mengawasi Eksekutif dengan baik juga memang tidak ada niatan baik untuk memperbaiki Kabupaten Subang,  dan akhirnya kondisi Subang semasa dipimpjn H. Ruhinat dan Ketua DPRD sekarang menjadi sangat amburadul dan memprihatinkan.


Lebih lanjut Mang Eep sekali lagi kalau surat yang ditandatangani oleh Bupati Rihinat tanggal 17 Januari 2020 tersebut,  benar sebagaimana arsipnya ada pada kami, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai pemberitahuan resmi Bupati, untuk melakukan pembayaran keterlambatan pembayaran dan apalagi kalah tidak ada denda, dan kami Partai NasDem berencana akan melayangkam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bupati Ruhimat karena ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan”, ujar Mang Eep. ( bds)

Bagikan: