DKPP RI Harus Tegas: Dalam Agenda Membacakan Putusan Terhadap Bawaslu Subang Terkait Kode Etik Jangan di Tegur

SUBANG- Beritaaktualnews. Com- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) RI, harus berani memutusan rasa keadilan bagi masyarakat Subang, dalam membacakan agenda putusan  kode etik di ruang sidang DKPP RI di ruanfan sidang DKPP di jalan  MH. Thamrin Jakarta, pada saat membacakan sidang putusan pada hari Rabu tanggal 12 February tahun 2020.


Menurut Ahmad Sulaeman kepada Beritaaktualnews. Com, Senin (10/2/2020) mengatakan, pada saat sidang putusan di ruang sidang DKPP RI, dan hasil dibacakan oleh majelis sidang DKPP RI, beberapa bulan yang lalu, dan kami menang dalam sidang tersebut.


“Namun, majelis sidang DKPP RI, hanya berikan tegurab terhadap 5 Komisioner Bawaslu, terkait calon DPRD Subang Dapil 2 Subang pada pileg tahun 2019.


Saat ini kami juga di panggil oleh DKPP RI, untuk mendengarkan agenda membacakab putusan terkait Bawaslu Subang, tidak menjalankan undang- undang nomer 7 tahun 2017, terkait kode etik, suap, dan pelanggaran pemilu.


Lanjut Ahmad Sulaeman bahwa DKPP juga harus tegas dalam menjalankan tugas sebagai DKPP RI, jangan tebang pilih, apalagi dalam putusan hanya mendapatjab teguran, dan masyarakat Subsng sudah mengetahui undang- undang Pemilu nomer 7 tahun 2017, apabila sebagai penyelenggara pemilu tidak menjalankan undang- undang 7 tahun 201u, tertera bahwa pentelenggara tidak menjalankan undan- unang pemilu.

Apalagi penyelenggara di suap, money politik untuk penggekembungan suara untuk sesorang caleg, dan merugikan caleg yang lain, dan DKPP RI.


DKPP Ri harus  benar- benar menjalankan undang- undang pemilu, apabila penyelenggara pemilu melakukan pelangaran  kode etik, dan saya sudah memberikan bukti- bukti pelangaran  pemilu dalsm pileg tahun 2019 kemarin, dan DKPP harus memecat Bawaslu Subang.

Bawaslu Subang pada Pileg kemarin telah melakukan pelangaran kode etik, dalam aturah hukum pemilu sudah jelas tertera bahwa siapa saja yang melakukan pelangaran pemilu  baik KPU, dan Bawaslu harus diganti atau di PAW, termasuk para dewan yang telah dilantik harus di PAW sudah jelas menyuap penyelengara”, ujar Ahmad Sulaeman (bds)

Bagikan: