DKPP RI Harus Segera Memutus Hasil Sidang Kode Etik dan Kelima Komisioner Bawaslu Subang Segera di PAW

SUBANG- Beritaaktualnews. Com- Lagi- lagi kelima Komisioner Bawaslu Subang, harus kalah dalam persidangan kedua terkait sidang  kode etik oleh  DKPP di Bawaslu Jawa Barat, beberspa bulan yang lalu, dan sebelumnya Bawaslu Subang   disidang oleh DKPP di Jakarta, di menangkan oleh ibu Sri caleg  dari PAN  dapil II.

Bawaslu Subang dinyatakan bersalah, nsmun pihak DKPP, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar   hanya memberikan teguran, padahal, sudah jelad dalam undang- undang Pemilu nomer 7 tahun 2017, bahwa penyelengaran pemilu baik itu Bawaslu, dan KPU.

Ketika bersalah dan tidak menjalankan undang- pemilu harus di proses hukum dengan kurung badan atau dipecat sebagai Komidioner, dan sini terlihat jangan- jangan pihak DKPP,   Bawaslu RI,   dan Bawaslu Jabar, melindungi orang yang salah,  atau memang sama ada indikasi seperti itu.


Dengan adanya OTT, terkait suap di KPU RI, untuk memenangkan salah satu colon dewan, dan di Subang juga sama ada money politik, dan suap terhadap dua penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu, dan KPU Subang.


Seperti kelima Bawaslu Suban, sudah jelas disidang  oleh DKPP di Bawaslu Jabar terkait kode etik pelanggaran Pileg tahun 2019, diantaranya money poltik, dugaan suap, pengelembuangan suara di semuah dapil  di Kabupaten Subang
Menurut Ahmad Sulaeman yang sering disapa Mang Eem kepada Beritaaktualnews. Com, Senin (13/1/2020) mengatakan,  hasil  persidangan kode etik kelima Bawaslu Subang, yang disidang oleh majelis hakim dari DKPP di Sekertaris Bawaslu Jawa Barat di jalan Turangga Kota Bandung.

Hingga saat ini hasil persidangan kelima Bawaslu tersebut,  belum diumumkan  bahkan kami sendiri sebagai saksi dalam persidangan  kode etik oleh hakim dari DKPP  belum mengetahui hasil putusan dari DKP, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar seperti apa Bawaslu dan KPU Subang, dan hasil keputusan apakah sama dengan  sidang di DKPP Jakarta hanya teguran atau kurungan badan bahkan dipecat  alias di PAW.

Kelima Bawaslu dan KPU Subang, karena mereka itu sudah bersalah tidak menjalankan undang- undang pemilu tersebut, dan Bawaslu Subang sudah dua kali menjalani persidang oleh DKPP, dalam sidang kedua kalinya tersebut bisa dinyatakan, apakah hasilnya sama seperti di Jakarta hanya teguran yang dilskukan pihak  DKPP, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar.

Dan mudah- mudahan ada keberanian untuk menindak tegas  dan juga akan menjalankan undang tersebut, kepada Bawaslu, dan KPU Subang, yang telah bersalah  atau memang akan melindungi yang salah yang telah di lakukan  oleh Bawaslu dan KPU Subang, jangan ada main mata seperti yang dilakukan oleh Komesioner KPU RI.


Masyarakat Subang, dan kami sendiri meminta kepada DKPP, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar tegaksn keadilan, bahwa Bawaslu dan KPU bersalah segera melakukan pemecatan alis PAW  karena Bawaslu dan KPU Subang, sebagai penyelenggara Pemilu tidak menjalankan undang- undang nomer 7 tahun 2017.

“Sudah jelas berikut buktinya sudah diserahkan ke DKPP RI, terkeit pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu  Bawaslu dan KPU Subang, dalam persidangan, telah  terungkap, ada hal  yang sangat krusial yaitu ada dugaan isu suap uang mengalir kepada penyelenggara sebesar Rp 60 juta, money politik, dan mediasi yang tidak diakaui yang disebutkan singkonisasi, kemudian penghilangan  satu suara di Dapil 7 tepatnya di TPS 10 Desa Purwadadi, hal itu diketahui sejak rapat pleno di KPU Subang.


Lebih lanjut, tetapi baru diperbaiki pada tanggal 21 Mei, dan itu ada jeda, hal itu jelas ada yang diuntungkan bagi seseorang caleg, dan persidang jelas Bawaslu dan KPU, telah melakukan pelanggaran pemilu dan tidak menjalankan undang-undang nomer 7 tahun 2017, dengan baik.


DKPP, Bawaslu RI  dan Bawaslu Jabar, dan juga tertera dalam undang- undang pemilu, apabila Bawaslu tidak menjalankan aturan hukum undang- undang pemilu nomer  7 tahun 2017  terkait money politik, dan suap maka pihak DKPP, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar, harus melakukan pemecatan tethadap Bawaslu dan KPU Subang.

Hal ini sudah jelas ada kong koling kong antara penyelenggara dengan para dewan yang di memenangkan hukuman juga sudah jelas tinggal DKPP, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar,  ada keberanian dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku yang salah tetap bersalah yang benar tetap benar jangan sampai yang salah di lindungi karena ada sesuatu.


Sudah jelas kelima Komisioner Bawaslu da KPU Subang  telah melanggar kode etik, yang tercantum didalsm undang- undang pemilu tersebut, dan kami harap segera melakukan pemecatan  terhadap penyelenggaran dan hukuman badan”, ujar Mang Eep.


Sementara itu pemantau penyelenggara pemilu Kabupaten Subang Cecep Saepudin menjelaskan, kami harapksn pihak DKPP,   Bawaslu RI, dan Bawaslu Jabar bisa menegakan keadilan dan juga harus sesusi dengan teglen Bawaslu yang sering diserukan.


“Kami sebagai masyarskat Subang, dengan kejadian ini, pihak DKPP  bisa memecat Bawaslu dan KPU Subang, yang tidak menjalankan undang- undang pemilu nomet 7 tahun 2017, yaitu ketika Bawaslu dan KPU Subang, segera melakukan pemecatan atau PAW, karena sudsh jelas ada money politik, suap, dan pengelembungan suara untuk  salah salah satu calon di semuah dapil di Kabupaten Subang.


Kami harap DKPP  harus segera memutuskan sidang etik terhadap Bawaslu Subang, sedang sidang etik sudah hampir dua bulan, namun pihak DKPP belum mengumumkan hasil sidsng etik tersebut, sedang yang kami ketahui, setelah beres sidang para hakim sudah bisa menyimpulksn kesalahan dan kebenarannya jangan hakim   DKPP hanya menjalankan  kewajiban untuk sidang untuk memutusksn bingung”, kata Cecep ( bds)

Bagikan: